Suara.com – Kisruh kenaikan tarif wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Manggarai Barat, NTT semakin suram. Hari ini (1/8/2022) pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes. Pemprov NTT mengerahkan polisi dan Brigade Mobil (Brimob) untuk menjaga keamanan, meski sejumlah pelaku aksi mogok dianiaya dan ditahan. Bagaimana seharusnya situs warisan dunia seperti Pulau Komodo dikelola? Berikut deskripsi dari Sukma Winaryamahasiswa doktoral di University of Angers:

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan tarif di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang akan berlaku pada 1 Agustus mendatang.

Penambahan yang dimaksud adalah pengenaan tarif tambahan sebesar Rp3,75 juta bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Padar dan Pulau Komodo. Dalam kebijakan saat ini, wisatawan hanya perlu membayar Rp150.000.

Jokowi menilai hal ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan aspek konservasi dan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Ia juga sempat menyinggung pentingnya menghitung return dari serangkaian proyek infrastruktur yang telah dikeluarkan pemerintah di kawasan strategis pariwisata nasional.

Baca juga:
Foto dan Video Pengunjuk Rasa di Labuan Bajo Beredar Terluka, Diduga Saat Bentrok Dengan Petugas

Taman Nasional Pulau Komodo.  (Dok: Kemenparekraf)
Taman Nasional Pulau Komodo. (Dok: Kemenparekraf)

Alasan ini serupa dengan alasan yang diungkapkan seorang pejabat pemerintah dalam wacana kenaikan tarif masuk kompleks Candi Borobudur di Jawa Tengah. Karena menimbulkan polemik, wacana ini kemudian dibatalkan.

Berkaca dari dua kejadian tersebut, pemerintah nampaknya berpandangan bahwa aspek tarif memegang kunci utama dalam mewujudkan target pariwisata berkelanjutan di situs warisan dunia. Padahal, pembangunan pariwisata yang terlalu mengandalkan tarif berpotensi mengurangi akses kunjungan masyarakat, baik lokal maupun asing.

Pemerintah dapat belajar dari pemerintah Prancis, yang juga mengelola situs warisan dunia, tetapi bahkan tidak memungut biaya sepeser pun dari pengunjung.

Opsi berbayar atau tidak?

Badan Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, menyatakan bahwa demi pembangunan berkelanjutan pelestarian warisan budaya dan alam beserta nilai-nilai universal yang luar biasa dapat dilakukan dengan pengelolaan pariwisata yang tepat.

Baca juga:
Gubernur NTT: Akan Ditetapkan Perda Tarif Pulau Komodo

Pengelolaan situs cagar budaya berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta pelestarian situs dan lingkungannya.

Pulau Padar (Suara.com/Risna Halidi)
Pulau Padar (Suara.com/Risna Halidi)

Dalam kaitan ini, komersialisasi dan konservasi situs warisan dunia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan laporan UNESCO 2014, situs warisan dunia memiliki ancaman yang harus dikelola dengan hati-hati. Ancaman tersebut antara lain kepadatan pengunjung dan perilaku pengunjung yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, keberlangsungan sebuah situs warisan juga sangat ditentukan oleh apresiasi pengunjung dan masyarakat lokal terhadap nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan dan pembentukan pariwisata sebagai industri.

Kunjungan wisatawan ke tapak dan sekitarnya memberikan kontribusi yang besar terhadap aspek pembangunan lokal yang meliputi pelibatan ekonomi masyarakat, memicu pembangunan infrastruktur wilayah hingga pembiayaan konservasi tapak.

Pertanyaannya, apakah mungkin menemukan keseimbangan antara komersialisasi dan kapasitas?

Pengelolaan situs warisan dunia Mont Saint Michel di Normandia, Prancis, bisa menjadi contoh.

Situs yang dibangun pada 708 itu terletak di atas batu karang seluas 98 hektar. Setiap tahunnya, situs ini dikunjungi sekitar 2,8 juta pengunjung.

Untuk masuk ke situs ini, pengunjung tidak diharuskan membayar. Kawasan wisata ini bahkan buka 24 jam. Namun, untuk memasuki tempat khusus, seperti gereja, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar 11 euro (setara dengan Rp 167.000).

Dari sini kita melihat bahwa pengenaan tarif tidak selalu menjadi pilihan yang dipilih untuk menjamin aspek keberlanjutan dari sebuah situs warisan. Memastikan daya tarik kawasan sekitar seperti restoran, perkemahan, resor, fasilitas, dan aksesibilitas tampaknya menjadi pilihan yang diambil untuk mendapatkan kontribusi ekonomi dari pengunjung.

Namun, ada banyak situs berbayar di Prancis, seperti Istana Versailles. Tarifnya bervariasi dari 18 euro (setara Rp 273.000), hingga 108 euro (setara Rp 1.639.000).

Variasinya tergantung pada pilihan paket kunjungan yang tersedia. Ada 13 paket yang bisa dipilih pengunjung sesuai budget. Misalnya, paket tanpa harus antri, tersedianya audio visual dalam berbagai bahasa, didampingi pemandu resmi yang profesional, tiket terusan untuk lokasi sekitar hingga makanan mewah ala kerajaan.

Komodo di Pulau Rinca (Suara.com/Risna Halidi)
Komodo di Pulau Rinca (Suara.com/Risna Halidi)

Beragamnya paket ini membuat pesona Istana Versailles tetap bisa dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Setiap tahun situs ini memiliki sekitar 10 juta pengunjung.

Sementara itu, untuk memastikan pengelolaan situs berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, tindakan terukur rutin dilakukan pengelola dengan mempublikasikan hasil kerja dan strategi pencapaiannya. Publikasi ini tentunya merupakan cerminan keseriusan manajemen terhadap nilai pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam strategi operasionalnya.

Kedua contoh ini membuktikan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan tidak selalu menuntut tarif yang tinggi. Alih-alih membebankan harga selangit, akses gratis dan diferensiasi paket kunjungan ditambah dengan peningkatan daya tarik di sekitar situs menjadi pilihan mereka dalam mengelola situs-situs tersebut.

Di sisi lain, penetapan harga yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan standarisasi kualitas pelayanan dapat berdampak buruk pada pengalaman pengunjung. Perbandingan harga dengan nilai layanan tambahan seperti daya tarik, fasilitas, dan kesulitan aksesibilitas berpotensi menimbulkan penilaian buruk terhadap sebuah situs cagar budaya.

Rekomendasi untuk model pengelolaan berkelanjutan

Untuk desain jangka panjang, pengelolaan pariwisata tidak bisa hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi. Aspek lain seperti pengalaman wisata, konservasi situs-lingkungan, inklusivitas, dan aksesibilitas publik harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk dipahami bersama. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1) mendefinisikan kembali posisi situs warisan Indonesia di tengah-tengah lembaga pendidikan formal. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki, penghargaan, dan kebanggaan terhadap warisan bangsa.

2) diperlukan inovasi manajemen untuk memberikan pilihan kunjungan wisatawan. Kreativitas tersebut dapat berupa pengembangan, perluasan atraksi dan kawasan sekitar tapak, serta penyusunan itinerary bagi pengunjung. Tujuannya adalah untuk membagi kelompok pengunjung sesuai dengan minat berkunjungnya. Baik untuk sekedar berkunjung dan rekreasi, belajar cerita dan sejarah atau untuk pendalaman yang membutuhkan kunjungan langsung ke atau di atas situs;

3) penyesuaian tarif mungkin diperlukan tetapi dengan pertimbangan kelayakan daya beli dan perbandingan dengan situs sejenis di dunia, dengan menghindari penetapan tarif yang terlalu tinggi tetapi melakukan diferensiasi harga sesuai paket.

4) strategi redistribusi ruang dan waktu melalui penjualan tiket online. Penjualan online akan menghasilkan laporan yang cepat dan tepat sehingga pengelola dapat mengatur arus pergerakan wisatawan di area situs.

5) mendorong terbentuknya suatu kesatuan dalam struktur pengelolaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan strategi dan pelaporan pengelolaan tapak berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

6) Khusus untuk Taman Nasional Komodo, pemerintah dan pengelola harus serius mencari solusi ekonomi yang adil bagi masyarakat, khususnya di Pulau Padar dan Pulau Komodo yang selama ini terlibat dalam pelayanan.

Artikel ini sebelumnya muncul di The Conversation.