Kebohongan!  Pemerintah meluncurkan situs “Portal Permainan Anak Nasional”

Jakarta (ANTARA/JACX) – Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sejumlah layanan digital yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam maupun luar negeri berujung pemblokiran pada 30 Juni 2022. .

Sejumlah layanan, seperti layanan keuangan PayPal, situs distribusi game online Steam, game online Dota 2, dan Yahoo kini dapat digunakan kembali setelah diblokir karena tidak mendaftar PSE Kominfo hingga batas waktu terakhir.

Kominfo juga mendorong komunitas digital Indonesia untuk membuat layanan sendiri atau inovasi dalam negeri sebagai pengganti PayPal, Steam, dan sejumlah game online.

Kebijakan pendaftaran PSE, pemblokiran, dan dorongan untuk membuat aplikasi sejenis di dalam negeri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai berbagai reaksi dari warga negara Indonesia, khususnya komunitas pengguna dan pembuat game online.

Di Twittermuncul screenshot yang tampaknya merupakan situs layanan distribusi game online dengan judul “Portal Game Anak Bangsa?”.

Situs tersebut menampilkan lambang negara Garuda Pancasila di kiri atas, dan juga terdapat logo HUT RI ke-77 di sisi kanan.

Ada pula tayangan berita dengan judul “Pemerintah Luncurkan PGAB (Portal Game Anak Bangsa)” dengan foto Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate .

Berikut narasi yang disematkan dalam postingan yang disukai lebih dari 3.000 pengguna Twitter:

“Uap ketar ketir yeet!”

Namun, benarkah pemerintah membuat Portal Game Anak Bangsa?

 

Hoax diunggah di situs “Portal Game Anak Bangsa”. Padahal, belum ada pernyataan resmi pemerintah yang meluncurkan situs tersebut. (Twitter)

Penjelasan:
ANTARA tidak dapat menemukan situs “Portal Game Anak Bangsa” dalam pencarian di Internet.

Juga tidak ada pernyataan resmi dari kementerian atau pejabat pemerintah yang menyatakan situs penyedia layanan game digital tersebut.

Tangkapan layar situs “Portal Game Anak Bangsa” tersebut merupakan sindiran sebagai bentuk reaksi netizen terhadap kebijakan pendaftaran PSE ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan demikian, unggahan dan tangkapan layar situs tersebut masuk dalam kategori informasi palsu atau hoax.