Suara.com – Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bambang Gunawan mengatakan pemerintah akan terus menegakkan perlindungan data pribadi di dalam negeri sambil menunggu pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi undang-undang.

“Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menunggu kelanjutan pembahasan RUU PDP yang sudah ada di DPR. Sembari menunggu RUU PDP menjadi undang-undang, pemerintah terus mempraktekkan dan menegakkan perlindungan data pribadi melalui berbagai upaya,” kata Gunawan dalam webinar Forum Literasi Hukum dan HAM Digital bertema #Torang BisaBerdaya: Lindungi Data Pribadi Secara Cermat dan Kritis , sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Direktorat Jenderal IKP Kominfo, di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Upaya tersebut, lanjutnya, antara lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, mendorong terselenggaranya program edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi melalui pemangku kepentingan dalam skala yang lebih luas.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara masif dari hulu hingga hilir di tanah air guna mewujudkan pemerataan migrasi digital.

Misalnya, kata dia, pada 2015-2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah membangun 213 base transceiver station (BTS) jaringan 4G di Provinsi Papua dan 244 BTS 4G di Provinsi Papua Barat.

“Pada tahun 2022, BAKTI akan melanjutkan pembangunan 2.765 BTS 4G, yaitu 2.220 di Papua dan 545 di Papua Barat,” tambah Bambang.

Ia juga mengatakan, pembangunan BTS 4G ini bertujuan untuk membawa masyarakat Papua dan Papua Barat bermigrasi ke era digital.

Bambang menambahkan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga diupayakan sejalan dengan pelaksanaan program edukasi atau literasi digital bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, seperti menggelar webinar ini, agar mereka dapat memahami penggunaan yang aman dari teknologi informasi dan komunikasi. Internet.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menyebutkan pengguna internet di Papua merupakan yang tertinggi di Indonesia Timur. Hal ini perlu dibarengi dengan literasi penggunaan internet yang aman,” kata Bambang. [Antara]