Suara.com – Pemerintah dinilai mampu menampung berbagai masukan dan kritik terkait kebijakan pemblokiran sejumlah situs berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta (PSE).

Kepala Economic Opportunities Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya menilai pemerintah harus mewaspadai pesatnya perkembangan penggunaan internet dan platform digital di Indonesia serta arus pertukaran informasi antar pengguna yang terus berlanjut, mengganggu lanskap ini akan berdampak berdampak pada perekonomian. , berbagi pengetahuan dan hiburan.

“Gangguan juga dapat berdampak pada kerahasiaan data pribadi, keamanan individu, dan pada akhirnya kebebasan berekspresi individu,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Trissia menilai pemblokiran itu diakuinya untuk menutupi kekhawatiran sementara pihak yang mempertanyakan kemampuan pemerintah melindungi data yang kini bisa mereka akses.

Namun di sisi lain, pemblokiran situs game dinilai berdampak pada hajat hidup orang banyak dan pemblokiran fasilitas pembayaran seperti PayPal juga banyak menimbulkan gangguan di bidang ekonomi.

“Hanya satu masalah sementara yang terselesaikan dari pemblokiran ini, yaitu pemerintah sudah mulai menjalankan perannya sebagai regulator dalam perlindungan data. Namun kini muncul masalah baru, yaitu apakah pemerintah benar-benar bisa menjamin perlindungan data yang ada. sekarang dapat mengakses dari platform digital ini?” dia berkata.

Perkominfo Nomor 5/2020 yang mendasari pemblokiran, mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Swasta untuk memberikan akses sistem atau data elektroniknya kepada kementerian atau lembaga dan aparat penegak hukum.

Meskipun akses tersebut dikatakan dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak ada jaminan dari pemerintah bahwa sistem PSE atau data yang diakses oleh pemerintah terlindungi dengan baik dan terjamin kerahasiaannya.

“Akses ke sistem PSE swasta harus menjadi upaya terakhir dan langkah-langkah mitigasi keamanan informasi, termasuk peraturan tentang kedaulatan data, harus diprioritaskan,” katanya.

Kemenkominfo memblokir lima platform game yakni Epic Game, Steam, Dota, Counter Strike, Origin EA dan tiga situs lainnya yakni Yahoo Search Engine, Xandr dan PayPal pada Sabtu (30/7) lalu karena situs tersebut belum terdaftar di kementerian setelah batas waktu. lulus. [Antara]