Jakarta (ANTARA/JACX) – Kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) di dalam dan luar negeri untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

Sejumlah netizen di media sosial menilai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat berbahaya, karena Kominfo dinilai dapat mengakses percakapan pribadi dalam layanan sistem elektronik.

Tuduhan tersebut salah satunya di-tweet oleh seorang pengguna Twitter bernama @RRQshark pada 30 Juli 2022.

Berikut narasinya:
Basis TIKnya bagus banget, bisa mengintip percakapan orang di WhatsApp dan email kamu, jangan gitu, kalau pse pse bisa blokir Kominfo,”.

Namun, benarkah Kominfo bisa mengakses isi surat elektronik (e-mail) dan pesan WhatsApp setelah PSE mendaftar?

 

Penjelasan:

Kominfo membenarkan bahwa kabar bahwa agensi bisa “mengintip” percakapan setelah PSE mendaftar adalah tidak benar.

Merujuk pada situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Ruang Lingkup Privat dan perubahannya tidak memberikan wewenang kepada Kominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi publik.

Pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam PM Kominfo 5/2020 hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan dan pengawasan hukum pidana.

Akses tersebut diatur dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain harus mencantumkan perintah pengadilan dan dasar hukum kewenangan saat mengajukan akses ke PSE.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam laporan ANTARA menjelaskan, lembaga yang dapat memantau data tersebut adalah aparat penegak hukum dan instansi yang memiliki kewenangan. Kegiatan tersebut juga harus dalam kondisi tertentu.

Kondisi yang memungkinkan suatu lembaga meminta data ke PSE antara lain mengungkap kejahatan.

Dia mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa meminta keterangan dari PSE untuk membuktikan praktik pencucian uang.

Semuel juga membantah bahwa kementerian akan memantau percakapan di aplikasi perpesanan setelah PSE mendaftar.