TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Thailand pada Selasa, 26 Juli 2022, menyetujui dana bantuan sosial senilai 27,4 miliar baht atau sekitar Rp 11.2 triliun untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan mempertahankan konsumsi masyarakat. Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan itu diambil di tengah meningkatnya inflasi.

Dana bansos  itu akan dioperasikan selama September-Oktober termasuk 21,2 miliar baht atau sekitar Rp 8.6 triliun untuk 26,5 juta orang. Mereka masing-masing bakal mendapat 800 baht (Rp 326 ribu). Skema ini bertujuan untuk mendukung daya beli konsumen.

Pemerintah secara terpisah akan menawarkan 400 baht (Rp 113 ribu) kepada 13,34 juta orang berpenghasilan rendah yang memiliki kartu kesejahteraan negara. Total jumlahnya 5.3 miliar baht atau setara Rp 2,1 triliun. Sekitar 892 juta baht untuk 2,23 juta orang berkebutuhan khusus.

Dukungan ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat, dengan sekitar 48,6 miliar baht atau sekitar Rp 19.8 triliun akan disuntikkan ke dalam perekonomian. Juru Bicara Kementerian Keuangan Pornchai Theeravet, yang juga mengepalai kantor kebijakan fiskal, mengatakan, bantuan itu juga diharapkan bisa mengangkat produk domestik bruto sebesar 0,13 persen tahun ini.

Sebelumnya pada Selasa, kementerian mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand pada 3,5 persen tahun ini.

Kabinet juga menyetujui langkah-langkah pajak untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik yang terdaftar antara Oktober 2022 dan September 2025. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan, lebih dari 128.000 kendaraan listrik diperkirakan akan digunakan.

Juru bicara pemerintah mengatakan, Thailand juga menyetujui program pinjaman lunak 5 miliar baht, sekitar Rp 2 triliun untuk membantu hotel-hotel kecil dibuka kembali. 

Inflasi di Thailand mencapai level tertinggi dalam 14 tahun, yakni 7,66 persen pada bulan Juni. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga bulan depan untuk menahan harga konsumen.

REUTERS