Ancaman politisi dan kader PDI Perjuangan yang akan meminta  ganti banner milik partai yang telah terlanjur rusak akibat penurunan baliho Parpol yang dilakukan Satpol PP saat lebaran kemarin, ternyata tidak main main dan bukan hanya gertak sambal.

Buktinya, Puluhan kader PDIP menggeruduk kantor Kantor Kecamatan Kaliwates, Senin (09/05/2022). Tujuan kedatangan mereka untuk melakukan koordinasi dan meminta ganti baliho atau banner baru.

Terlihat, kader Partai yang Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri ini, hanya ditemui oleh Sekretaris Camat Kaliwates Suharto dan Kasi Trantib Kecamatan Kaliwates, Brian.

"Dalam rangka menindak lanjuti penurunan baliho ucapan selamat, yang dilakukan oleh Kasi Trantib Kecamatan Kaliwates," Wakil Ketua Bidang Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Jember Hadi Supaat saat dikonfirmasi. 

Menurutnya, dalam kegiatan tersebut ,selain untuk koordinasi, juga menuntut pihak Kecamatan segera mengganti baliho Partainya, yang telah dicopot. Karena tindakan mereka telah merendahkan marwah Parpol. 

"Untuk diganti banner yang baru sekaligus pemasangannya, karena itu menyangkut marwah Partai kami, Ada gambar Ketua umum kami, Ada Wasekjen Kami mas Arif Wibowo, ada DPR RI kami Puan Maharani," tambah Pria yang akrab disapa Cak Gondrong ini. 

Meskipun Bupati Jember sudah meminta maaf, kata Cak Gondrong hal itu tidaklah cukup bisa diterima hati nurani para kader. karena tidak merubah keadaan, Sehingga pemerintah Daerah (Pemda) harus bertanggung jawab secara nyata. 

"Karena bagi kami Bupati telah mengintervensi Partai politik, khususnya PDI Perjuangan. Harapan kami Bupati tidak lagi membuat kebijakan yang sembrono," terangnya.

Pria yang kini jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Komisi C menilai instruksi tertulis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberikan kepada Kasi Trantib Kecamatan, banyak regulasi-regulasi tidak tepat, bahkan terkesan dipaksakan. 

"Menurut kami juga sudah kedaluarsa, terkait soal perbub nomor 15 tahun 2013 itukan sudah keluar (konteks) , justru kita pasang banner ucapan selamat hari raya, dan bulan puasa itu sudah jadi budaya Partai politik. Dan selama ini tidak Ada regulasi yang mengatur, ya Saya rasa Bupati sudah ngawur," bebernya.

Menanggapi tuntutan ini Kasi Trantib maupun Sekcam Kaliwates belum bisa mengambil keputusan, sebab harus menunggu petunjuk dan perintah Camat. (*)