Penurunan Baliho dan atribut Partai Politik (parpol) di pinggir-pinggir jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember pada Rabu (04/05/2022) menuai reaksi keras dari petinggi Partai dan Ormas di Kabupaten Jember.

Para petinggi Parpol menilai dasar hukum tindakan penertiban terlalu dipaksakan dan diskriminatif. Terutama  penggunaan Perbup 14 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye, tidak tepat dipakai sebagai dasar.

Diketahui beredar surat dengan nomor : 331.1/433/314/2022  yang ditandatangani langsung oleh Kepala Satpol PP Jember, Farouq yang berisi perintah bantuan penugasan kepada Kasi Trantib Kecamatan untuk menertibkan atribut atau Baliho Parpol/Tomas/Ormas maupun  reklame insidentil di wilayah kerja kecamatan masing-masing.

Dalam surat resminya, Kasat Pol PP kabupaten Jember, Farouq menjelaskan alasan penertiban ini karena di Jember ini tidak ada kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) , untuk Calon legislatif (Caleg) ataupun Kepala Desa.

Kedua, Farouq juga menjelaskan bahwa sebagian besar Baliho ini, tidak memiliki izin. Kecuali yang memakai papan reklame tetap, seperti dipasang di pilar besi dan visual.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember, Widarto menilai bahwa dasar  hukum penertiban tersebut sangat kontradiktif, karena semua Partai belum terdaftar di Pemilu mendatang.

"Perbub nomor 14 tahun 2013 Itu hanya beraku saat pemilu, Pileg maupun pilpres, dan sekarang ini situasi pemilu belum ada , karena pendaftaran partai politik masih bulan Agustus depan, jadi tidak bisa digunakan sebagai dasar. Semua belum jadi peserta pemilu, jadi tidak masuk katagori aturan itu," ungkapnya.

Selain dinilai kontradiktiff, Widarto juga menilai penertiban ini juga sangat Diskriminatif. Mengingat, ketika ketua Umum Partai yang diikuti keluarga Bupati Hendy datang ke Jember, tidak ada penertiban Baliho maupun spanduk Parpol.

"Padahal banyak banner sepanjang Jalan, tapi tidak ditertibkan, baru ketika PDIP memasang banner untuk mensolidkan pasukan kita. Dan yang kedua soal Idul Fitri, tiba-tiba ada perintah untuk menertibkan. Kenapa tidak dari dulu ditertibkan?",

"Jika memang ini diskriminasi kepada kita, karena kita Partai di luar Pemerintah, justru ini akan menguatkan kita, menyatukan kita untuk melawan kedzaliman ini dan diskriminasi ini," terangnya.

Hanya di Jember Ucapan Selamat Idul Fitri ditertibkan 

Reaksi senada juga diucapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Jember, Hadi Supaat. Menurutnya, Bupati Jember Hendy Siswanto tidak memahami momentum penerapan regulasi Itu.

"Itu sudah tidak relevan, justru Baliho dan banner tersebut dipasang di luar masa kampanye,  kami jangan diajari soal kepemiluan, karena undang-undang pemilu yang bikin Partai politik, jadi jangan ada kesan dipaksakan, 

Hanya Bupati Hendy Siswanto, lanjut dia, satu-satunya Pemimpin Daerah yang  menertibkan banner bertulikan ucapan selamat Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri milik parpol," ungkapnya.

"Baru kali ini terjadi, adapun larangan pemasangan alat peraga kampanye, saat pemilu Itu hanya berlaku di segitiga emas Kabupaten Jember,  yang terletak di patung yang ada di Jalan Gajah Mada, Alun-alun, Trunojoyo, dan Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani," Kata Hadi Supaat, yang akrab disapa Cak Gondrong. 

Anggota komisi C DPRD Jember ini menjelaskan bahwa seharusnya Satpol PP Jember dan Kasi Trantib kecamatan, berkoordinasi dulu dengan Parpol sebelum menertibkan . Mengingat memasang Baliho dan banner biayanya cukup besar. 

"Jadi kami sebagai kader Partai sangat tersinggung. Jangan membuka ruang untuk adanya gep antara kami dengan birokrasi . Jadi camat-camat harus memahami ini, pahami dulu aturan-aturan yang ada, regulasi yang ada," kata Cak Gondrong lagi.

"Ini menurut saya, Sudah kehilangan etika dari penguasa yang ada. Saya Senin insa Alloh bersama PDI Perjuangan akan mendatangi kantor kecamatan, di titik-titik banner kami yang diturunkan," Ulasnya. 

"Ini soal marwah Partai kami, pada banner Itu ada simbol Partai kami, di banner itu ada ketua Umum kami, dan ada penasehat kami, dan kader-kader PDI Perjuangan, bahkan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan . Sekali lagi saya ingatkan jangan main-main!!, jangan ada diskriminatif," tegasnya.

Ketua Ansor Kencong Bereaksi Keras

Selain mendapat reaksi keras dari Parpol, kejadian ini juga mendapat kritik pedas dari Ketua GP Ansor Cabang Kencong, Agus Nur Yasin. 

Dia sangat menyayangkan tindakan ini yang terkesan terburu buru, yang dikhawatirkan menodai kerukunan umat beragama.

“Saya sebagai Ketua Ansor sangat menyayangkan apa yang dilakukan satpol PP, Dalam hal ini Pemkab Jember terkait pencopotan baliho banner Ucapan Idul Fitri dan Ucapan Ramadhan. ini kan bentuk syukur untuk menyambut hari kemenangan yang diwujudkan dalam bentuk ucapan, kemudian harus dinodai dengan pencopotan yang tanpa koordinasi dan terlalu terburu-buru.” Ungkap Agus Nur Yasin Ketua GP Ansor Cabang Kencong, Kamis (05/04/2022).

"Pemimpin itu seharusnya bisa merangkul, bukan malah memukul, bukan malam memusuhi dan membikin sakit hati teman-teman yang turut serta memeriahkan hari raya idul Fitri, ini bukan soal tokoh politik atau tokoh Ormas," pungkas Agus Nur Yasin.

Dia berharap kejadian ini Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan semoga hal ini tidak terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang.

"Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, Hal ini menjadi catatan buruk bagi GP Ansor Cabang Kencong kepada pemerintah Kabupaten Jember." Pungkas Nur Yasin. (*)